1. Pengertian
Analis kebijakan adalah
meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan, serta program publik. Analis
kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu,
beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan, tergantung pada
tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya.
2. Macam-Macam
Analis Kebijakan
Dalam konsep Harold
Laswell tentang analis/ilmuwan kebijakan meliputi sejumlah peran dan tipe hal
ini dikuatkan dengan pendapat Merelman (1981:492) mengkarakteristikan sebagai
berikut :
- Dokter bagi personalitas politik
- Insinyur social
- Pengumpul intelegensi
- Advokat kebijakan
- Mahasiswa administrasi publik
3. Area
Analis Kebijakan Mengkaji dan Menganalisis Sebuah KebijakanUmumnya analisis
kebijakan berada pada area dimana mereka dapat dengan mudah mengkaji dan
menganalisis sebuah kebijakan antara lain pada:
- Universitas bagi pada akademisi yang mengkaji masalah dan proses kebijakan
- Institusi penelitian independent dan think-tanks
- Unit dalam lembaga kebijakan
- Interest group atau kelompok kepentingan
- Partai politik
- Konsultan lepas
4. Yang
Diperlukan Oleh Seorang Analis Kebijakan
Analis kebijakan adalah
seseorang yang melakukan analisis kebijakan. Yang diperlukan oleh seorang
analis:
- Analis harus tahu bagaimana mengumpulkan, mengorganisasikan dan mengkomunikasi informasi dalam situasi dimana waktu dan informasi terbatas. Mereka harus dapat membuat strategi untuk mengerti secara cepat problem untuk analisis kebijakan tersebut dan sejumlah solusi yang mungkin. Mereka harus dapat mengidentifikasi secara cepat, paling tidak secara kualitatif, biaya dan manfaat untuk masing-masing alternatif dan mengkomunikasikan penilaian tersebut dengan klien.
- Analis membutuhkan perspektif (pandangan) untuk meletakkan problem sosial yang dihadapi kedalam konteks, memahami kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah.
- Analis membutuhkan kemampuan teknis untuk memperkirakan kebijakan-kebijakan apa yang diperlukan bagi masa datang yang lebih baik dan mengevaluasi konsekuensi pilihan-pilihan kebijakan yang lebih baik. Ekonomi (mikro dan keuangan publik) dan statistik diperlukan untuk hal tersebut.
- Analis harus mengerti institusi dan implementasi dari masalah yang diamati untuk dapat meramalkan akibat dari kebijakan yang dipilih. Dengan mengerti pandangan klien dan lawannya, analis dapat menyusun fakta dan argumentasi secara lebih efektif.
- Analis harus mempunyai etika (moral).
a.
Analis Obyektif :
Mereka menyatakan
keadaan apa adanya dalam analisisnya dan membiarkan analisis menyatakan
kebenaran. Kepentingan politik klien adalah nomor dua. Fokusnya terutama adalah
memperkirakan akibat-akibat dari kebijakan-kebijakan alternatif. Mereka sadar
bahwa klien adalah politikus yang seringkali tidak obyektif. Walaupun demikian
klien dapat memberikan informasi yang menyebabkan analis bisa bekerja pada
isyu-isyu yang menarik. Meskipun analis memberikan beberapa alternatif
kebijakan dan akibat-akibatnya, keputusan terakhir pemilihan alternatip tetap
berada ditangan klien. Analis obyektif biasanya berusaha menjaga jarak dengan
klien dan lebih menyukai bekerja untuk institusi daripada bekerja untuk
pribadi. Banyak diantara analis ini yang pekerjaan tetapnya adalah diperguruan
tinggi.
b.
Pembela Klien
Mereka jarang
memberikan kesimpulan-kesimpulan yang definitif dan justru menggunakan
kesamaran tersebut demi kepentingan klien. Mereka harus loyal kepada klien
(pejabat) sebagai imbalan bagi jabatan yang diberikan kepadanya, misal sebagai
asisten, penasehat, staf ahli atau konsultan. Itulah sebabnya banyak pejabat
pemerintah atau konsultan yang tidak bisa berkomentar sebebas analis obyektif
(misal dari perguruan tinggi) atau analis isyu (dari orsospol atau LSM)
walaupun kemampuannya sama. Biasanya mereka memilih klien dengan system nilai
yang sesuai. Seyogyanya dalam jangka panjang mereka berusaha merubah klien
supaya menjadi lebih bermoral.
c.
Pembela Isyu
Mereka jarang
memberikan kesimpulan-kesimpulan yang defenitif dan justru menguatkan kesamaran
tersebut dan membuang hal-hal yang tidak menguntungkan jika diperkirakan hasil
analisisnya tidak mendukung pembelaan isyu tersebut. Klien yang memberikan
kesempatan untuk pembelaan isyu tersebut, dipilih berdasarkan persamaan
kepentingan. Contoh pembela isyu adalah lembaga bantuan hukum dan lembaga
konsumen. Seyogyanya analisisnya berguna untuk membangun masyarakat yang lebih
baik.
6. Disiplin
Ilmu Sosial Terapan
Analis kebijakan dapat
diharapkan untuk menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal
mengenai tiga macam pertanyaan :
- Nilai. Yang
pencapaiannya merupakan tolok ukur utama untuk melihat apakah masalah
telah teratasi.
- Fakta. Yang
keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai.
- Tindakan. Yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai.
Didalam menghasilkan
informasi dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai tiga macam pertanyaan
tersebut, seorang analis dapat memakai satu atau lebih dari pendekatan
analisis, yaitu :
- Pendekatan
empiris. Ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat
dari suatu kebijakan publik tertentu. Disini pertanyaan utama bersifat faktual
(apakah sesuatu ada?) dan macam informasi yang dihasilkan bersifat
deskriptif.
- Pendekatan
valuatif. Ditekankan pada penentuan bobot atau nilai beberapa kebijakan.
Disini pertanyaannya berkenaan dengan nilai (berapa nilainya?) dan tipe
informasi yang dihasilkan bersifat valuatif.
- Pendekatan
normatif. Ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan
datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Pertanyaannya
berkenaan dengan tindakan (apa yang harus dilakukan?) dan tipe informasi
yang dihasilkan bersifat preskriptif.
7. Argumentasi
Kebijakan
Para analis kebijakan
berusaha tidak hanya untuk memproduksi informasi tetapi juga untuk
mentransformasikan informasi tersebut sebagai bagian dari klaim pengetahuan dan
argumen kebijakan. Argumen-argumen kebijakan mencerminkan alasan mengapa
kelompok-kelompok masyarakat tidak setuju pada alternatif tindakan tertentu
yang dapat diambil pemerintah dan menjadi sarana utama untuk melangsungkan
debat tentang isu-isu publik. Setiap argumen kebijakan mempunyai enam elemen
yaitu :
- Informasi
yang relevan dengan kebijakan. Informasi yang relevan dengan kebijakan
dihasilkan melalui penerapan berbagai metode merupakan bukti dari kerja
analis.
- Klaim
kebijakan. Kesimpulan dari suatu argumen kebijakan.
- Pembenaran.
Suatu asumsi di dalam argumen kebijakan yang memungkinkan analis untuk
berpindah dari informasi yang relevan dengan kebijakan ke klaim kebijakan.
- Dukungan.
Dukungan bagi pembenaran terdiri dari asumsi-asumsi tambahan atau argumen-argumen
yang dapat digunakan untuk mendukung pembenaran yang tidak diterima pada
nilai yang tampak.
- Bantahan.
Kesimpulan yang kedua, asumsi, atau argumen yang menyatakan kondisi dimana
klaim asli tidak diterima, atau klaim asli hanya dapat diterima pada
derajat penerimaan tertentu.
- Kesimpulan.
Mengekspresikan di mana analis yakin terhadap suatu klaim kebijakan.
Struktur
argumen kebijakan mengilustrasikan bagaimana para analis dapat menggunakan
informasi untuk merekomendasikan pemecahan bagi masalah-masalah kebijakan.
8. Dokumen
yang Relevan dengan Kebijakan
Dalam menghasilkan
informasi, analis harus membuat dokumen yang relevan dengan kebijakan, yaitu
materi tertulis yang mendeskripsikan proses dan kesimpulan analisis kebijakan,
termasuk setiap rekomendasi untuk aksi. Hal-hal yang harus dilakukan oleh
analis kebijakan dalam pembuatan dokumen, diantaranya :
Sintesis. Analis lazimnya bekerja dengan
ratusan halaman laporan yang telah terpublikasi, surat kabar, artikel jurnal,
catatan ringkasan wawancara dengan narasumber atau pelaku kebijakan, kutipan
undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan tabel-tabel statistik.
Organisasi. Analis harus dapat
mengorganisir informasi secara koheren, konsisten, dan ekonomis.
Terjemahan. Terminologi dan prosedur
analisis kebijakan harus diterjemahkan ke dalam bahasa pelaku kebijakan.
Penyederhanaan. Solusi-solusi masalah
yang potensial kebanyakan luas ruang lingkupnya, saling bergantung, dan
kompleks.
Penyajian visual. Ketersediaan grafik
komputer yang canggih dan mudah dipakai telah secara dramatis meningkatkan
kapasitas untuk komunikasi visual yang efektif.
Ringkasan. Pengambil kebijakan dengan
agenda yang sangat padat bekerja di bawah tekanan keterbatasan waktu yang
membatasi waktu mereka tidak lebih dari beberapa menit seharinya.
Bentuk-bentuk
umum dari dokumen yang relevan dengan kebijakan adalah paper isu kebijakan,
catatan kebijakan, ringkasan eksekutif, lampiran, dan siaran berita. Dokumen
yang paling komprehensif dan rinci yang dapat dibuat analis adalah paper isu
kebijakan.
6. Informasi yang dihasilkan
Lima
tipe informasi yang dihasilkan oleh analis kebijakan yaitu :
a.
Masalah kebijakan.
b.
Masa depan kebijakan.
c.
Aksi kebijakan.
d.
Hasil kebijakan, dan
e.
Kinerja kebijakan.
Kelima
tipe informasi tersebut diperoleh melalui lima prosedur analisis kebijakan
yaitu perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi.
Prosedur-prosedur analisis kebijakan tersebut berhubungan dengan metode-metode
atau teknik-teknik tertentu yang membantu menghasilkan tipe informasi tertentu.
Informasi didasarkan pada pernyataan pengetahuan menjadi pengetahuan (kepercayaan
tentang kebenaran yang masuk akal) setelah pernyataan tersebut dapat bertahan dari
kritik, tantangan, dan sanggahan yang ditemui dalam debat kebijakan.
Sumber:
Dunn N, William.
2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik
Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Parsons, Wayne.
2006. Publik Policy, Pengantar Teori dan
Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana.
http://bugiskha.wordpress.com/2012/04/11/
faktor-faktor-sosial-budaya-ekonomi-dan-lingkungan-dalam-analisis-kebijakan-publik/