ANALIS KEBIJAKAN PUBLIK

Analis kebijakan publik beda lho dengan analisis kebijakan publik!!!

1. Pengertian

Analis kebijakan adalah meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan, serta program publik. Analis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan, tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya.

2. Macam-Macam Analis Kebijakan

Dalam konsep Harold Laswell tentang analis/ilmuwan kebijakan meliputi sejumlah peran dan tipe hal ini dikuatkan dengan pendapat Merelman (1981:492) mengkarakteristikan sebagai berikut :

• Dokter bagi personalitas politik
•  Insinyur social
• Pengumpul intelegensi
• Advokat kebijakan
• Mahasiswa administrasi publik

Analis kebijakan memiliki latar belakang pendidikan formal yang berbeda-beda, hal ini yang berujung pada banyaknya para analisis kebijakan di berbagai bidang mulai dari bidang sosial, ekonomi, hokum, sosiologi, geografi, ilmu lingkungan dan sebagainya.

3. Area Analis Kebijakan Mengkaji dan Menganalisis Sebuah KebijakanUmumnya analisis kebijakan berada pada area dimana mereka dapat dengan mudah mengkaji dan menganalisis sebuah kebijakan antara lain pada:

• Universitas bagi pada akademisi yang mengkaji masalah dan proses kebijakan

Biasanya para akademisi ditunjuk oleh pembuat keputusan karena dianggap mempunyai kapabilitas dan pemahaman yang cukup sesuai dengan bidang kajian dan dianggap memiliki netralitas dalam memberikan masukkan terhadap pembuat keputusan dan kebijakan;

• Institusi penelitian independent dan think-tanks

Institusi peneliti ini biasa bersifat independen dalam mengkaji atau menganalisis sebuah kebijakan guna dijadikan masukkan bagi pembuat kebijakan untuk diadakan penyempurnaan dan perbaikan terhadap kebijakan yang ada.

• Unit dalam lembaga kebijakan

Biasa terdiri dari staff ahli yang bertanggung jawab melakukan penelitian didalam pemerintah, agen pemerintah dan lembaga publik kemudian memberikan pertimbangan dan masukkan bagi pembuat kebijakan untuk dilakukan perbaikan;

• Interest group atau kelompok kepentingan

Mereka ini biasanya mempengaruhi kebijakan dengan melakukan monitoring kebijakan kemudian memunculkan ide-ide baru yang sesuai dengan kepentingan kelompok mereka dan mengajukan kepada pembuat kebijakan sebagai alternative kebijakan yang baru;

• Partai politik

Pada partai politik pada umumnya memiliki departemen sendiri dalam organisasinya yang bertugas untuk melakukan penelitian sebuah riset kebijakan dan pembangunan yang selanjutnya akan digunakan sebagai penekan bagi pemerintah apabila dalam pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan. Proses ini melahirkan kepentingan bagi partai politik itu sendiri baik dalam pemerintahan maupun untuk kelangsungan partainya kedepan.

• Konsultan lepas

Mereka ini tidak terikat pada lembaga manapun dan melakukan riset berdasarkan kontrak atau imbalan. Ini agak sedikit diragukan karena bisa jadi dalam proses analisisisnya tidak sesuai dengan kebutuhan oleh karena hasil analisisnya berpengaruh pada kontrak atau imbalan.

4. Yang Diperlukan Oleh Seorang Analis Kebijakan

Analis kebijakan adalah seseorang yang melakukan analisis kebijakan. Yang diperlukan oleh seorang analis:

• Analis harus tahu bagaimana mengumpulkan, mengorganisasikan dan mengkomunikasi informasi dalam situasi dimana waktu dan informasi terbatas. Mereka harus dapat membuat strategi untuk mengerti secara cepat problem untuk analisis kebijakan tersebut dan sejumlah solusi yang mungkin. Mereka harus dapat mengidentifikasi secara cepat, paling tidak secara kualitatif, biaya dan manfaat untuk masing-masing alternatif dan mengkomunikasikan penilaian tersebut dengan klien.
• Analis membutuhkan perspektif (pandangan) untuk meletakkan problem sosial yang dihadapi kedalam konteks, memahami kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah.
• Analis membutuhkan kemampuan teknis untuk memperkirakan kebijakan-kebijakan apa yang diperlukan bagi masa datang yang lebih baik dan mengevaluasi konsekuensi pilihan-pilihan kebijakan yang lebih baik. Ekonomi (mikro dan keuangan publik) dan statistik diperlukan untuk hal tersebut.
• Analis harus mengerti institusi dan implementasi dari masalah yang diamati untuk dapat meramalkan akibat dari kebijakan yang dipilih. Dengan mengerti pandangan klien dan lawannya, analis dapat menyusun fakta dan argumentasi secara lebih efektif.
• Analis harus mempunyai etika (moral).

5. Peranan Analis Kebijakan

a.       Analis Obyektif :

Mereka menyatakan keadaan apa adanya dalam analisisnya dan membiarkan analisis menyatakan kebenaran. Kepentingan politik klien adalah nomor dua. Fokusnya terutama adalah memperkirakan akibat-akibat dari kebijakan-kebijakan alternatif. Mereka sadar bahwa klien adalah politikus yang seringkali tidak obyektif. Walaupun demikian klien dapat memberikan informasi yang menyebabkan analis bisa bekerja pada isyu-isyu yang menarik. Meskipun analis memberikan beberapa alternatif kebijakan dan akibat-akibatnya, keputusan terakhir pemilihan alternatip tetap berada ditangan klien. Analis obyektif biasanya berusaha menjaga jarak dengan klien dan lebih menyukai bekerja untuk institusi daripada bekerja untuk pribadi. Banyak diantara analis ini yang pekerjaan tetapnya adalah diperguruan tinggi.

b.      Pembela Klien

Mereka jarang memberikan kesimpulan-kesimpulan yang definitif dan justru menggunakan kesamaran tersebut demi kepentingan klien. Mereka harus loyal kepada klien (pejabat) sebagai imbalan bagi jabatan yang diberikan kepadanya, misal sebagai asisten, penasehat, staf ahli atau konsultan. Itulah sebabnya banyak pejabat pemerintah atau konsultan yang tidak bisa berkomentar sebebas analis obyektif (misal dari perguruan tinggi) atau analis isyu (dari orsospol atau LSM) walaupun kemampuannya sama. Biasanya mereka memilih klien dengan system nilai yang sesuai. Seyogyanya dalam jangka panjang mereka berusaha merubah klien supaya menjadi lebih bermoral.

c.       Pembela Isyu

Mereka jarang memberikan kesimpulan-kesimpulan yang defenitif dan justru menguatkan kesamaran tersebut dan membuang hal-hal yang tidak menguntungkan jika diperkirakan hasil analisisnya tidak mendukung pembelaan isyu tersebut. Klien yang memberikan kesempatan untuk pembelaan isyu tersebut, dipilih berdasarkan persamaan kepentingan. Contoh pembela isyu adalah lembaga bantuan hukum dan lembaga konsumen. Seyogyanya analisisnya berguna untuk membangun masyarakat yang lebih baik.

 6. Disiplin Ilmu Sosial Terapan

Analis kebijakan dapat diharapkan untuk menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai tiga macam pertanyaan :

• Nilai. Yang pencapaiannya merupakan tolok ukur utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi.
• Fakta. Yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai.
• Tindakan. Yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai.

Didalam menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai tiga macam pertanyaan tersebut, seorang analis dapat memakai satu atau lebih dari pendekatan analisis, yaitu :

• Pendekatan empiris. Ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik tertentu. Disini pertanyaan utama bersifat faktual (apakah sesuatu ada?) dan macam informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif.
• Pendekatan valuatif. Ditekankan pada penentuan bobot atau nilai beberapa kebijakan. Disini pertanyaannya berkenaan dengan nilai (berapa nilainya?) dan tipe informasi yang dihasilkan bersifat valuatif.
• Pendekatan normatif. Ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Pertanyaannya berkenaan dengan tindakan (apa yang harus dilakukan?) dan tipe informasi yang dihasilkan bersifat preskriptif.

 7. Argumentasi Kebijakan

Para analis kebijakan berusaha tidak hanya untuk memproduksi informasi tetapi juga untuk mentransformasikan informasi tersebut sebagai bagian dari klaim pengetahuan dan argumen kebijakan. Argumen-argumen kebijakan mencerminkan alasan mengapa kelompok-kelompok masyarakat tidak setuju pada alternatif tindakan tertentu yang dapat diambil pemerintah dan menjadi sarana utama untuk melangsungkan debat tentang isu-isu publik. Setiap argumen kebijakan mempunyai enam elemen yaitu :

• Informasi yang relevan dengan kebijakan. Informasi yang relevan dengan kebijakan dihasilkan melalui penerapan berbagai metode merupakan bukti dari kerja analis.
• Klaim kebijakan. Kesimpulan dari suatu argumen kebijakan.
• Pembenaran. Suatu asumsi di dalam argumen kebijakan yang memungkinkan analis untuk berpindah dari informasi yang relevan dengan kebijakan ke klaim kebijakan.
• Dukungan. Dukungan bagi pembenaran terdiri dari asumsi-asumsi tambahan atau argumen-argumen yang dapat digunakan untuk mendukung pembenaran yang tidak diterima pada nilai yang tampak.
• Bantahan. Kesimpulan yang kedua, asumsi, atau argumen yang menyatakan kondisi dimana klaim asli tidak diterima, atau klaim asli hanya dapat diterima pada derajat penerimaan tertentu.
• Kesimpulan. Mengekspresikan di mana analis yakin terhadap suatu klaim kebijakan.

Struktur argumen kebijakan mengilustrasikan bagaimana para analis dapat menggunakan informasi untuk merekomendasikan pemecahan bagi masalah-masalah kebijakan.   

  

 8. Dokumen yang Relevan dengan Kebijakan

Dalam menghasilkan informasi, analis harus membuat dokumen yang relevan dengan kebijakan, yaitu materi tertulis yang mendeskripsikan proses dan kesimpulan analisis kebijakan, termasuk setiap rekomendasi untuk aksi. Hal-hal yang harus dilakukan oleh analis kebijakan dalam pembuatan dokumen, diantaranya :

Sintesis. Analis lazimnya bekerja dengan ratusan halaman laporan yang telah terpublikasi, surat kabar, artikel jurnal, catatan ringkasan wawancara dengan narasumber atau pelaku kebijakan, kutipan undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan tabel-tabel statistik.

Organisasi. Analis harus dapat mengorganisir informasi secara koheren, konsisten, dan ekonomis.

Terjemahan. Terminologi dan prosedur analisis kebijakan harus diterjemahkan ke dalam bahasa pelaku kebijakan.

Penyederhanaan. Solusi-solusi masalah yang potensial kebanyakan luas ruang lingkupnya, saling bergantung, dan kompleks.

Penyajian visual. Ketersediaan grafik komputer yang canggih dan mudah dipakai telah secara dramatis meningkatkan kapasitas untuk komunikasi visual yang efektif.

Ringkasan. Pengambil kebijakan dengan agenda yang sangat padat bekerja di bawah tekanan keterbatasan waktu yang membatasi waktu mereka tidak lebih dari beberapa menit seharinya.

Bentuk-bentuk umum dari dokumen yang relevan dengan kebijakan adalah paper isu kebijakan, catatan kebijakan, ringkasan eksekutif, lampiran, dan siaran berita. Dokumen yang paling komprehensif dan rinci yang dapat dibuat analis adalah paper isu kebijakan.

 6. Informasi yang dihasilkan

Lima tipe informasi yang dihasilkan oleh analis kebijakan yaitu :

a.       Masalah kebijakan.

b.      Masa depan kebijakan.

c.       Aksi kebijakan.

d.      Hasil kebijakan, dan

e.       Kinerja kebijakan.

Kelima tipe informasi tersebut diperoleh melalui lima prosedur analisis kebijakan yaitu perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi. Prosedur-prosedur analisis kebijakan tersebut berhubungan dengan metode-metode atau teknik-teknik tertentu yang membantu menghasilkan tipe informasi tertentu. Informasi didasarkan pada pernyataan pengetahuan menjadi pengetahuan (kepercayaan tentang kebenaran yang masuk akal) setelah pernyataan tersebut dapat bertahan dari kritik, tantangan, dan sanggahan yang ditemui dalam debat kebijakan.

Sumber:

Dunn N, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Parsons, Wayne. 2006. Publik Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana.

http://bugiskha.wordpress.com/2012/04/11/ faktor-faktor-sosial-budaya-ekonomi-dan-lingkungan-dalam-analisis-kebijakan-publik/